Pasal 19 ayat (2) UU 39/1999 tentang HAM mengatur bahwa tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang. Berarti, walaupun ada laporan, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar utang. Dalam prakteknya, sering terjadi utang-piutang yang berujung laporan kepada pihak kepolisian dengan dasar Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Pasal 378 KUHP (Penipuan). Padahal substansi tindak pidana penggelapan dan penipuan berbeda dengan suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Berbeda halnya, jika debitur membayar utang dengan menggunakan cek kosong, maka dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan....
Kemungkinan Motif Politik Dibalik “Kebohongan Ratna Sarumpaet”
Drama kebohongan yang disampaikan Aktivis Ratna Sarumpaet mendapat tanggapan berbagai pihak. Sebelumnya, Ratna Sarumpaet akhirnya mengakui tidak pernah mengalami penganiayaan. Direktur Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) UP45 Yogyakarta, Muh Khambali mendorong pihak Prabowo Subianto melaporkan Ratna Sarumpaet secara hukum agar diproses dan diungkap motifnya. “Apakah mungkin motif yang dilakukan Ratna Sarumpaet sesederhana yang dikemukakannya dalam konferensi, bahwa dia lakukan itu dengan alasan untuk membohongi anak-anaknya? Ini harus diungkap,” ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (4/10/2018). Doktor hukum pidana ini berpendapat, kasus Ratna Sarumpaet harus dilihat dari sisi hukum pidana politik, bukan hanya hukum pidana khusus ITE (cyber crime) apalagi hanya dilihat dari...
Wisuda Sarjana UP45 Yogya Smester Genap 2017/2018
Universitas Proklamasi 45 menyelenggarakan wisuda semester genap TA 2017/2018. Wisuda dilaksanakan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas yang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Ir. Bambang Irjanto, MBA. di East Parc Hotel pada 6 Oktober 2018. Wisuda kali ini, Universitas Proklamasi 45 meluluskan 61 wisudawan/wisudawati Program Strata Satu (Sarjana). Dalam sambutannya, Bambang menyampaikan selamat atas keberhasilan para wisudawan wisudawati dan para orang tua serta terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen UP45 yang dengan segenap dedikasinya mendidik, membagi ilmu dan membimbing para wisudawan semasa kuliah hingga mereka dapat lulus dengan nilai yang membanggakan. Kami juga menyampaikan selamat atas keberhasilan Bapak/Ibu...
LANDASAN HUKUM PEMBUBARAN PKI
TAP MPRS NO. XXV TAHUN 1966 KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME. Pasal 1 Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan...
DASAR HUKUM PELARANGAN KOMUNISME
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa bak asasi merupaan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak meperoleh kepastian hukum dan persamaan pendapat, berserikat, dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bawha Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara; c. bahwa...
DISKUSI PUBLIK TPPU (MONEY LAUNDRY)
Pencucian uang atau biasa disebut dengan bahasa kerennya “money loundry”, tentu bukanlah merupakan sebuah istilah yang asing didengar oleh masyarakat. Tidak hanya di kalangan orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan hukum, bahkan masyarakat yang awam tentang hukum pun sering kali mendengar istilah ini. Hal ini karena tindak pidana pencucian uang sering terjadi di Indonesia, dan juga diberitakan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), menjelaskan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan...
FAK HUKUM UP45 TERAKREDITASI B (BAIK)
Fak Hukum UP45 Yogyakarta ter-Akreditasi BAN PT dengan peringkat B (baik). Seperti diketahui Akreditasi PT merupakan program yang memiliki tujuan antara lain: menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat serta mendorong peningkatan/perbaikan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yakni selaku Badan yang berwenang melakukan akreditasi terhadap performa perguruan tinggi telah melakukan visitasi sebagai wujud terhadap kesatuan penilaian proses akreditasi Prodi Ilmu Hukum Universitsa Proklamasi 45...
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA
Penelitian ini mengkaji pelaksanakan putusan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana hambatan dalam pelaksanaan putusan kekerasan dalam rumah tangga dalam sisitim peradilan di Indonesia. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekataan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara, sampling putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Analisa data menggunakan kualitatif yaitu analisa yang dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya dijadikan sebagai penunjang dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menemukan beberapa putusan hakim terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, hal ini menujukan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah...
PENEGAKAN PERATURAN PEMONDOKAN
Tumbuh dan berkembang pesatnya usaha pemondokan di Kabupaten Sleman telah membawa perubahan signifkan bagi kehidupan masyarakat terutama dibidang sosial, ekonomi, budaya, serta ketertiban dan keamanan. Tidak ditata dan dikelolanya usaha pemondokan melalui kebijakan pengaturan yang baik akan berakibat timbulnya berbagai kerugian yang dapat mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Munculnya fenomena, pergaulan bebas, kumpul kebo, dan penyalahgunaan narkoba di pemondokan disinyalir merupakan akibat dari masih lemahnya tata kelola pemondokan oleh Pemerintah maupun stakeholders. Tulisan ini bermaksud memotret kondisi eksisting penegakan peraturan pemondokan sebagai upaya tata kelola pemondokan bagi terwujudnya pondokan yang aman, tertib dan sehat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatifdeskriptif yang proses...
IMPLEMENTASI TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM
Jakarta Islamic Index (JII) is the latest sharia index developed by the Jakarta Stock Exchange in cooperation with Danareksa Investment Management. Sharia index is an index based on Islamic sharia. Shares in the Sharia Index are issuers whose business activities are not contradictory to sharia, such as: (1) gambling and gambling business or forbidden trading; (2) conventional financial institution business (ribawi) including conventional banking and insurance; (3) business of producing, distributing and trading food and beverages classified as haram; (4) business that produces, distributes and / or provides goods or services that are morally destructive and harmful. The sale and...