TAP MPRS NO. XXV TAHUN 1966 KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME. Pasal 1 Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai...
Month: September 2018
DASAR HUKUM PELARANGAN KOMUNISME
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa bak asasi merupaan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak meperoleh kepastian hukum dan persamaan pendapat, berserikat,...
DISKUSI PUBLIK TPPU (MONEY LAUNDRY)
Pencucian uang atau biasa disebut dengan bahasa kerennya “money loundry”, tentu bukanlah merupakan sebuah istilah yang asing didengar oleh masyarakat. Tidak hanya di kalangan orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan hukum, bahkan masyarakat yang awam tentang hukum pun sering kali mendengar istilah ini. Hal ini karena tindak pidana pencucian uang sering terjadi di Indonesia, dan juga...
FAK HUKUM UP45 TERAKREDITASI B (BAIK)
Fak Hukum UP45 Yogyakarta ter-Akreditasi BAN PT dengan peringkat B (baik). Seperti diketahui Akreditasi PT merupakan program yang memiliki tujuan antara lain: menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan...
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA
Penelitian ini mengkaji pelaksanakan putusan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana hambatan dalam pelaksanaan putusan kekerasan dalam rumah tangga dalam sisitim peradilan di Indonesia. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekataan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara, sampling putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap....
PENEGAKAN PERATURAN PEMONDOKAN
Tumbuh dan berkembang pesatnya usaha pemondokan di Kabupaten Sleman telah membawa perubahan signifkan bagi kehidupan masyarakat terutama dibidang sosial, ekonomi, budaya, serta ketertiban dan keamanan. Tidak ditata dan dikelolanya usaha pemondokan melalui kebijakan pengaturan yang baik akan berakibat timbulnya berbagai kerugian yang dapat mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Munculnya fenomena, pergaulan bebas, kumpul kebo, dan penyalahgunaan...
IMPLEMENTASI TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM
Jakarta Islamic Index (JII) is the latest sharia index developed by the Jakarta Stock Exchange in cooperation with Danareksa Investment Management. Sharia index is an index based on Islamic sharia. Shares in the Sharia Index are issuers whose business activities are not contradictory to sharia, such as: (1) gambling and gambling business or forbidden trading;...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK
This research was conducted in order to know and understand the Implementation of Legal Protection for Bank Customers In the Treaty and indepth understanding of the Remedies In the Completing the NPL in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit. Condong Catur Sleman. Analysis of the data in this study conducted quantitatively, the data obtained...
RELATIVISME BUDAYA DALAM HAK ASASI MANUSIA
Tujuan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana relativisme budaya berpengaruh terhadap hak asasi manusia. Pertentangan antara teori universalisme dan teori relativisme budaya dalam memandang Hak Asasi Manusia, sejatinya sudah dimulai sejak munculnya pemikiran atas hak-hak kodrati manusia. Sebagian pemikir memandang bahwa manusia memiliki hak yang muncul secara alamiah tanpa adanya peran ataupun campur tangan dari...
Hak Imunitas Advokat Terbatas
Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang Advokat memiliki hak istimewa berupa hak imunitas, sehingga advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan iktikad baik. Bagi sebagian orang profesi advokat masih sering dianggap sebagai tokoh antagonis...